Rumbia, jdih.bombanakab.go.id – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Dr. Chandra Friandi Achmad, SH., MH, melakukan kunjungan kerja ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Senin (1/9/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan dan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam kunjungan tersebut, Chandra Friandi diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bombana, Nina Meirina, SH., MH, di ruang kerja Bagian Hukum. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan sekaligus produktif, dengan fokus pada sinergi program Posbakum yang akan diintegrasikan dengan Rumah Klinik Hukum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Menurut Chandra Friandi, keberadaan Posbakum di desa dan kelurahan sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir hingga ke tingkat paling bawah untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan benar-benar terpenuhi.

“Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara. Dengan adanya Posbakum di desa dan kelurahan, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengakses layanan hukum. Cukup di wilayah tempat tinggalnya, mereka bisa mendapat pendampingan, konsultasi, hingga edukasi hukum yang dibutuhkan. Inilah wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat,” jelas Chandra.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pemberian bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui Posbakum, warga desa dan kelurahan akan mendapat pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur administrasi, serta perlindungan hukum yang melekat sebagai warga negara.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Bombana, Nina Meirina, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kanwil Kemenkum  Sultra terhadap Kabupaten Bombana. Ia menilai inisiatif pembentukan Posbakum yang disinergikan dengan Rumah Klinik Hukum akan memperkuat sistem pelayanan hukum berbasis masyarakat yang selama ini sudah berjalan di daerah.

“Program ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Pemerintah daerah akan mendukung penuh melalui koordinasi lintas perangkat daerah, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Nina.

Ia menambahkan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan membangun komunikasi intensif bersama pihak Kanwil Kemenkum Sultra. Tidak hanya terkait dengan pembentukan Posbakum, tetapi juga dalam pengembangan Rumah Klinik Hukum sebagai wadah konsultasi dan advokasi masyarakat.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bombana dalam memperkuat infrastruktur layanan hukum di tingkat lokal. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sultra, diharapkan ke depan masyarakat Bombana semakin mudah mendapatkan bantuan hukum secara gratis, adil, dan profesional.

Upaya percepatan ini juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam mendorong akses keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terutama di daerah-daerah yang masih jauh dari pusat layanan hukum.