Rumbia. jdih.bombanakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang layanan hukum. Pada kegiatan Sarasehan Hukum dan Layanan JDIH Tahun 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Pemkab Bombana berhasil meraih predikat Terbaik II dalam kategori Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara efektif, akuntabel, dan berbasis digital. Kabupaten Bombana menempati posisi kedua setelah melalui proses penilaian yang mencakup aspek pemutakhiran data, kelengkapan produk hukum, inovasi layanan, dan keterjangkauan akses bagi masyarakat.

Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyampaikan bahwa JDIH memiliki peran strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyediaan produk hukum daerah. “Kabupaten Bombana dinilai konsisten melakukan pembenahan dan penguatan sistem JDIH, mulai dari pengelolaan dokumen hingga publikasi digital yang mudah diakses,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Bombana yang hadir menerima penghargaan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya. “Predikat Terbaik II ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan dukungan penuh pimpinan daerah. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan JDIH agar semakin bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sarasehan hukum tersebut juga diisi dengan diskusi mengenai penguatan JDIH melalui sinergi antar-instansi, peningkatan standar pengelolaan dokumen hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong transparansi, keterbukaan informasi, serta pelayanan hukum yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.