Kendari, 23 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum  (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025, bertempat di Ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkum Sultra.

Rapat harmonisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sultra. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai bentuk penyelarasan regulasi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, Kepala Bagian Hukum Setda Bombana, Tim Perancang Perundang-Undangan Kementerian Hukum Kanwil Sulawesi Tenggara, serta sejumlah staf dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Raperbup tentang Rumah Tidak Layak Huni yang dibahas merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni secara berkelanjutan.

Dalam proses harmonisasi, para peserta melakukan telaah dan diskusi mendalam terhadap materi muatan Raperbup, baik dari aspek substansi hukum, tata bahasa hukum, hingga keterpaduan dengan peraturan yang relevan. Harmonisasi ini juga menjadi forum penting dalam menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum mengenai arah dan substansi kebijakan yang akan diterapkan di daerah.

Diharapkan, dengan selesainya proses harmonisasi ini, Raperbup tentang Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bombana dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program perumahan yang pro-rakyat.

Bag. Hukum