Jum. Okt 18th, 2019

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

Situs Resmi JDIH Kabupaten Bombana

SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014 BAGIAN HUKUM SETDA BOMBANA MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP PENYUSUNAN RAPERDES

2 min read

Rumbia Kominfo – Bagian Hukum Pemerintah Kab. Bombana melakukan pembinaan terkait evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Rumbia Desa lantawonua dan kecamatan lantari jaya, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan turut serta Sekdes masing-masing.

 

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan ini, merupakan Salah satu Evaluasi terhadap rancangan peraturan desa dimana pada penyusunan Perdes itu harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan di desa.”hal ini diungkapkan Oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bombana, Syahrial Abdi Arief, SH

 

Syahrial Mengatakan, “adapun tujuan dilakukan pembinaan terhadap penyusunaan peraturan di desa ini, adalah untuk menciptakan peraturan di desa yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu tidak terlepas dari amanah permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentunya. “kata Syahrial pada saat menyampaikan penjelasan disela kegiatan yang dilaksanakan dibeberapa hari lalu, tepatnya diAula Kantor Kec. Lantari Jaya. Kamis, 5/9/2019

 

“Jadi pelaksanaan kegiatan ini ada 2 (dua) tempat, Kecamatan Rumbia dan Kec. Lantari Jaya. dan ini tempat yang kedua. Pembinaan yang kita laksanakan pada hari ini, juga kami sudah laksanakan di Wilayah Kec. Rumbia, tepatnya di Desa Lantawonua.”ucap salah satu KasubagĀ  Perundang-undangan Setda Kab. Bombana (Nina Meirina, SH.,MH)

 

Kasubag Perundang-undangan Setda menambahkan, “bahwa salah satu tugas dan fungsi bagian hukum adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

“Yang perlu kita harus ketahui bahwa, Aparat Pemerintah Setempat baik dari Kecamatan dan Aparat Desa harus benar-benar mengikuti, agar apa yang menjadi pembahasan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini menjadi acuan para Kades sesuai dengan Peraturan Desa.”tutupnya

Sumber : Bagian Hukum Setda Bombana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.