Jum. Okt 18th, 2019

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

Situs Resmi JDIH Kabupaten Bombana

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOMBANA LAKUKAN PENYESUAIAN NJOP PBB-P2

2 min read

Rumbia, Kominfo

(Sumber : BKD) Badan Keuangan Daerah ( BKD ) Kab. Bombana terus mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana.

Menanggapi keluhan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana, tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen adalah kesalah pahaman. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Bombana tidak pernah menaikkan tarif PBB hanya melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Darwin Ismail. SE melalui Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Andi Indrawati, SE., M.AP bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak pernah menaikkan PBB Bombana. ” Naik 300 persen itu tidak benar ” paparnya.

Lanjut Andi Indrawati, hanya saja ada penyesuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bombana nomor 121 tahun 2019.

Mengingat bahwa NJOP yg selama ini kita kenakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai tahun 2018 masih menggunakan NJOP sebelum daerah Bombana mekar ( masih bergabung NJOP Kab. Buton-red), dan selama ini sama sekali belum pernah dilakukan penyesuaian NJOP untuk wilayah kabupaten Bombana.

Lanjut Andi Indra sapaan Kabid P3RD, jika ada warga yang kurang menerima penetapan tarif PBB-P2 nya itu karena soal komunikasi ” Sudah pernah kami sosialisasikan pada tanggal 6 Maret 2019 lalu. Dan disosialisasi itu kami undang seluruh Desa, Lurah dan Camat Se Kabupaten Bombana. Jadi kalau ada yang katakan tidak pernah ada sosialisasi itu salah,” terangnya.

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah juga menambahkan adapun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 selama ini sebagian besar hanya Pajak Buminya saja, setelah kami melakukan pendataan ulang khususnya enam kecamatan yaitu Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Poleang, Poleang Utara, Kabaena, Kabaena Barat hampir semua Bangunan kita telah data, sehingga didalam SPPT PBB-P2 yang terbit sekarang sudah termasuk Pajak Bangunannya juga. Sehingga itu lah yang menyebabkab warga Protes karena kenaikan PBB dinilai cukup tinggi “Karena yang tadinya selama ini hanya pajak Buminya saja sekarng ini sudah dimasukkan dengan Pajak Bangunannya dan banyak data baru yang kami dapatkan di lapangan yang selama ini sama sekali belum pernah ada pajak PBB-P2 nya, Sebagaimana kita ketahui PBB-P2 adalah singkatan dari Pajak Bumi, Bangunan Perkotaan dan Perdesaan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.